Foto ; Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi

 

DenpasarTata kelola aset milik Pemprov Bali dinilai masih kurang maksimal. Selain itu, instansi yang mengurusi aset juga dianggap kurang maksimal. Lantaran digabung menjadi satu dengan keuangan. Oleh karena itu, DPRD Bali berharap nantinya ada satu badan khusus yang mengelola persoalan aset.

 

Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi mengatakan, aset jika dikelola dengan baik tentunya akan memberikan dampak positif bagi Pemprov Bali dan masyarakat. Bahkan bisa menjadi sumber pendapatan. 

 

Saat ini, aset Pemprov Bali dikelola oleh Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD). Maka dari itu, pihaknya mengusulkan agar badan yang mengurusi aset dipisahkan. “Harus ada badan pengelola aset tersendiri. Karena Pemprov Bali banyak ada aset, supaya tidak sekedar sewa saja. BPKAD urus keuangan saja, aset ya aset saja. Harus jadi satu badan,” kata Kresna Budi saat ditemui di Lobby DPRD Bali, Kamis (24/03).

 

Menurutnya, permasalahan aset bukan hanya soal berapa jumlah dan letaknya saja, melainkan lebih kepada pemanfaatannya. Siapa pun nantinya yang memanfaatkan, tentunya harus bisa memberikan kontribusi bagi PAD dan kesejahteraan masyarakat.

 

“Tempatnya bagus jadi restoran, investasi banyak, pegawai banyak. Mau disewakan dan memungkinkan. Jadi keliatan perkembangan aset kita, apa sih hasilnya,” tandasnya.

 

Kresna Budi mengatakan bahwa saat ini ada daerah yang benar-benar memanfaatkan aset daerah melalui badan tersendiri. Yakni DKI Jakarta. Kata dia, Badan aset diurus oleh pengelola aset, sehingga kelihatan perkembangan aset per tahunnya sejauh mana. Termasuk lama sewa atau kontraknya.

 

“Kalau sekarang kita, tahun ke tahun segitu-segitu saja penghasilannya. Perkembangannya seperti apa, seharusnya ada pendapatan value. Ketika ada aset berupa lahan  kering, disewa dan ditanam jagung itu ada pendapatan, itu yang tidak ada di Bali,” akunya.

 

Disamping itu, pihaknya juga meminta kepada instansi yang membidangi aset melakukan kajian terhadap nilai sewa ataupun kontrak. Jika selama ini harga sewa mengacu pada lokasi saja, kedepannya diharapkan lebih kepada potensi. “Harganya ya berdasarkan potensinya. Disesuaikan dengan harganya, ada analisis sewa. Ini masukan, bagaimana caranya agar aset ini berkembang,” tandasnya.

 

Contohnya seperti di Provinsi Jawa Timur. Pemanfaatan aset disana diketahui bekerjasama dengan investor/penyewa. Investor menyewa tanah milik Pemprov, dan di areal tersebut juga dibangun tempat pelayanan publik. Sehingga dapat menghemat anggaran pembangunan dari pemerintah.

 

“Disana disewa oleh investor, terus dibangun. Pemerintah meminta sebagian sebagian bangunannya untuk pelayanan publik. Nanti disesuaikan nilainya. Sehingga, sewa tidak hanya berupa uang saja dalam pemanfaatannya. Daerah lain bisa, kenapa kita tidak bisa,” pungkasnya. Ry

SHARE THIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.