Foto ; Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi

Denpasar-Wacana pemerintah yang akan membangun bandara di Bali tepatnya di Kabupaten Buleleng hingga saat ini masih belum ada kejelasan. Salah satunya terkait Penetapan Lokasi (Penlok). Sebelumnya, santer dikabarkan bahwa Bandara Bali Utara tersebut akan dibangun dikawasan Kubutambahan. Akan tetapi, Bulan September tahun 2021 lalu PT. Angkasa Pura (AP) menunjuk PT. Superintending Company Of Indonesia (SUCOFINDO) (Persero) untuk melakukan kegiatan sosialisasi bertatap muka secara langsung bertemu warga yang lahannya nanti akan digunakan sebagai lokasi proyek Bandara Baru Bali Utara.

Tidak adanya kejelasannya terkait pembangunan Bandara Bali Utara tersebut mendapat sorotan dari Komisi II DPRD Bali. Ketua Komisi II DPRD Bali IGK Kresna Budi menyatakan, pada tahun 2019 lalu Pemerintah sudah sepakat bahwa akan dibangun Bandara baru di Bali, tepatnya di Kabupaten Buleleng. ‘Kita kan sudah ketok palu pada tahun 2019 lalu,” ujarnya, Selasa (19/04).

Menurut Kresna Budi, kebutuhan akan bandara saat ini di Bali sangat diperlukan. Apalagi dengan target jutaan wisatawan yang ditargetkan oleh pemerintah yang akan datang ke Bali. Disamping itu, dengan adanya bandara baru tentunya akan menjadi bentuk pemerataan pembangunan serta perkembangan pariwisata di Kawasan Bali Utara. Maka dar itu, pihaknya mendesak agar pembangunan bandara tersebut segera terealisasi. “Kami (Komisi II) pinginnya mendesak pembangunan bandara itu segera terealisasi. Karena akan berdampak banyak pada kemajuan pariwisata. Paling tidak ada icon,” katanya.

Politisi Partai Golkar asal Buleleng ini menegaskan bahwa suatu kemajuan daerah tak lepas dari keberadaan Bandara. Sehingga bisa dikatakan bahwa bandara itu ibarat gula yang bisa dikerubutin semut. Oleh karenanya, dengan adanya bandara di Kabupaten Buleleng, dirinya yakin akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. “Ini akan berdampak pada investasi masuk, kan uang beredar banyak, pembeli banyak, lapangan terbuka. Jika kita berbicara pariwisata Bali, kebutuhan yang utama kan bandara,” tandasnya.

Bukan itu saja, pembangunan Bandara tersebut dianggap sampai saat ini masih mengambang. Pasalnya, sejak diputuskan pada tahun 2019 belum ada tanda-tanda kapan pembangunan akan dimulai. Ditambah lagi dengan target kunjungan wisatawan pada tahun 2030 yakni sebesar 30 juta orang. Oleh sebab itu segela persiapan harus dilakukan mulai dari sekarang, termasuk pembangunan bandara dan infrastruktur lainnya.

“Kita kan mendukung program Pak Presiden dalam (pembangunan) infrastruktur. Di Bali yang utama adalah Airport setelah itu Tol, berbarengan ini. Kita tidak mengsampingkan yang lain, tapi itu yang utama. Apalgi bandara kita saat ini hanya satu runway,” tuturnya.

Secara kelembagaan, pihaknya meminta kepada Pemprov Bali dan Pemerintah Pusat untuk segera memberikan kepastian kapan Bandara Bali Utara akan dibangun. “Kita mendesak Pemprov Bali dan Pak Presiden supaya Penlok segera ditetapkan, dan pembangunan Bandara segera dilakukan,” pungkasnya. Ry

SHARE THIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.