Foto; Wayan Rawan Atmaja

 

DenpasarSejak dibukanya pariwisata beberapa waktu yang lalu, sektor pariwisata Bali mulai bergeliat. Salah satu daerah yang menjadi tujuan wisata adalah kawasan Kuta Selatan Kabupaten Badung. Meski demikian, kehidupan para pelaku pariwisata dan masyarakat tak sepenuhnya sesuai dengan harapan dengan adanya kunjungan wisatawan. Khususnya wisata air di kawasan Tanjung Benoa Badung.

 

Ditengah bergeliatnya sektor parwisata Bali pasca dihantam badai Pandemi, para pelaku pariwisata dan nelayan justru merasakan beban tambahan dalam menjalankan usahanya, utamanya dalam hal operasional. Dimana, usaha Water Sport diharuskan untuk menggunakan Bahan Bakar Minyak (BBM) jenis Pertamax. Tentunya, hal tersebut sangat memberatkan para pelaku pariwisata. Mengingat, harga Pertamax mengalami kenaikan.

 

Apabila mereka membeli BBM jenis Pertalite yang harganya tergolong lebih murah dan menggunakan Jerigen, maka tidak mendapatkan layanan sesuai dengan kebutuhan. “Kalau beli BBM jenis Pertamax dipastikan mendapat pelayanan. Kalau beli BBM jenis Pertalite dengan Jerigen atau drum, jelas tidak mendapat pelayanan,” kata Anggota DPRD Bali Dapil Badung Wayan Rawan Atmaja, Selasa (19/04) melalui pesan Whatsapp.

 

Menurutnya, saat ini pemerintah terus mengupayakan pemulihan ekonomi dan pariwisata yang selama dua tahun lebih mengalami mati suri. Misalnya saja dengan menghapus kebijakan karantina. Akan tetapi, dengan kenaikan harga BBM ditambah dengan naiknya kebutuhan lainnya, justru akan berpengaruh pada pelayanan pariwisata. 

 

Seperti contohnya saja para pelaku pariwisata Water Sport di kawasan Tanjung Benoa. Saat ini, mereka baru memulai usahanya setelah dua tahun tak ada pemasukan. Tentunya, dengan diharuskannya membeli BBM jenis Pertamax yang harganya cukup tinggi, akan membuat kelimpungan. “Kalau mau beli BBM pakai Jerigen atau drum harus beli Pertamax. Kalau beli BBM jenis Pertalite dengan Jerigen atau drum tidak akan mendapat pelayanan,” tandasnya.

 

Rawan Atmaja yang juga Ketua Fraksi Partai Golkar DPRD Bali ini tak habis pikir dengan kebijakan yang dikeluarkan oleh Pertamina tersebut. Jika kebijakan tersebut dijalankan, tentu para pelaku pariwisata Water Sport dan para nelayan akan merugi. Mengingat, perbandingan harga Pertamax dengan Pertalite sangat jauh. 

 

Oleh sebab itu, pihaknya meminta agar Pemerintah khususnya Pertamina bisa mengkaji ulang kebijakan tersebut. Sehingga, masyarakat tidak semakin terbebani dalam menjalankan usahanya untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. “Kita minta Pertamina segara melakukan penyesuaian terhadap kebijakannya dalam upaya pemulihan pariwisata Bali menuju Bali bangkit. Kita juga ingin mengetahui, apakah aturan ini murni diterbitkan oleh Pertamina atau pihak pengusaha SPBU main akal-akalan untuk mengeruk keuntungan yang banyak,” tutur anggota Komisi IV DPRD Bali ini.

 

Terakhir, Rawan juga berharap agar Pemerintah tak serta merta mengeluarkan kebijakan yang justru membuat masyarakat menjadi korban.  “Kalau mau untung besar jangan pernah jadikan masyarakat korban, mari bantu masyarakat kita apalagi pariwisata Bali mulai ada tanda-tanda kehidupan. Kalau kebijakan Pertamina tidak segera dirubah, masyarakat dan nelayan pasti akan terus berteriak,” tutup dia. Ry

SHARE THIS

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.